DEKLARASI WAKATOBI GTRA SUMMIT 2022


Tentang GTRA Summit

Deskripsi Acara

GTRA Summit 2022

Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Lokasi Pelaksanaan

Hotel Patuno Resort,
Kabupaten Wakatobi,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Tema Acara

Menuju Puncak Presidensi G20:


Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan

Sub Tema Acara

gambar

Kapasitas Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha
gambar

Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
gambar

Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil

Latar Belakang

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 adalah suatu pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi melalui forum GTRA (forum kerja sama lintas sektor) yang dibentuk oleh Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dengan tanggung jawab menuntaskan hambatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.

Sejalan dengan fokus Presidensi G20, GTRA Summit 2022 secara khusus akan mendiskusikan persoalan sustainability dan inclusivity di Indonesia terutama terkait pemanfaatan tanah (land use). GTRA Summit 2022 mengangkat tema Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan” lebih khususnya isu penataan pertanahan dan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemilihan topik penataan pertanahan dan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berangkat dari persoalan kesejahteraan masyarakat tersebut yang selama ini cenderung masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Orientasi pembangunan mengarah kepada pendekatan perkotaan, kurang adaptif dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar banyak hidup masyarakat adat, tradisional dan lokal yang mengalami tantangan alam, keterbatasan fasilitas dan akses. Kesulitan yang berlapis tersebut berperan pada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya. Di daerah yang memiliki pesisir dan terdapat banyak gugusan pulau kecil, hampir setiap pulau memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah termasuk potensi sumber daya mineral seperti minyak bumi, timah, emas, batu bara dan lain-lain. Namun dibalik potensi tersebut ditemukan banyak persoalan khususnya ketidaksesuaian/tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan dan atau wilayah pertambangan. Oleh karenanya persoalan utama yang ingin dipecahkan pada GTRA Summit 2022 adalah: bagaimana kepastian hukum HAT bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang hidup di atas lahan yang bertampalan dengan kawasan hutan dan/atau wilayah pertambangan dapat dijamin oleh Negara?

Persoalan di atas yang menjadi keprihatinan beberapa kepala daerah khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan terhadap masyarakatnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang beberapa di antaranya juga merupakan wilayah eksplorasi atau operasi produksi pertambangan mineral. Begitupun kepala daerah lain yang tergabung ke dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan serta kepala daerah yang tergabung ke dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO).

Diskusi untuk mempertegas kepastian hukum bagi persoalan di atas sangat diperlukan. Dengan adanya kepastian hukum HAT maka kepastian iklim investasi dalam rangka pemulihan ekonomi juga terjamin. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif harus dimulai dari penataan pemanfaatan tanah dan ruang, dan hal tersebut hanya dapat terwujud dengan sinkronisasi lintas sektor. Empat sektor yang memiliki andil penting dalam GTRA Summit adalah Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian ESDM.

Sinergi lintas sektor dengan kewenangan zonasi menjadi semakin penting mengingat tema Presidensi Indonesia di G20, “Recover Together, Recover Stronger”. Selain perbaikan iklim investasi, pembahasan di GTRA Summit juga akan membahas kepastian Hak atas Tanah dan pemberdayaan bagi masyarakat adat, tradisional dan lokal, terutama yang tinggal di pesisir, pulau kecil dan pulau kecil terluar.
Para gubernur dari 8 provinsi kepulauan menandatangani Deklarasi Batam 2018, yang salah satu poin pentingnya adalah menegaskan prinsip perjuangan pemerintah dan masyarakat daerah kepulauan untuk percepatan pembangunan dan mendorong RUU Daerah Kepulauan.
Provinsi yang terlibat adalah:
  1. Kepulauan Riau
  2. Kepulauan Bangka Belitung
  3. Nusa Tenggara Timur
  4. Nusa Tenggara Barat
  5. Maluku Utara
  6. Maluku
  7. Sulawesi Utara
  8. Sulawesi Tenggara
Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pembangunan dari pinggiran.

Foto Pak Jokowi

“Mewujudkan Indonesia yang satu kita juga harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata, membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran dari desa, dari pulau terdepan, hingga perbatasan.” – Presiden Joko Widodo, 28 Oktober 2020.

Gambaran Hasil Acara

GTRA Summit diharapkan dapat menyelaraskan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau ha katas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir & pulau-pulau kecil sebagai perwujudan pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.

Daftar Undangan, Narasumber, dan Peserta

A. Lembaga Negara dan Kementerian terkait
  1. Dewan Perwakilan Rakyat RI
  2. Dewan Perwakian Daerah RI
  3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  4. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
  5. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  6. Kementerian ATR/BPN
  7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  10. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Bekraf
  11. Kementerian Investasi/BKPM
  12. Kementerian Koperasi, UKM
  13. Kementerian Pertahanan
  14. Kementerian Desa, PDT Transmigrasi
  15. Kementerian Dalam Negeri
  16. Kantor Staf Presiden
  17. Sekretariat Kabinet
  18. Komisi Pemberantasan Korupsi
  19. Komnas HAM Republik Indonesia
  20. Ombudsman Republik Indoenesia
B. Pemerintah Daerah
  1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  3. Provinsi Kepulauan Riau
  4. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  5. Provinsi Maluku Utara
  6. Provinsi Maluku
  7. Provinsi Sulawesi Utara
  8. Provinsi Sulawesi Tenggara
  9. Provinsi Papua
  10. Provinsi Papua Barat
  11. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Selaku Ketua Tim GTRA Daerah
  12. Anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan lainnya
  13. Pengurus Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia)
C. Asosiasi, CSO terkait, dan organisasi lainnya
  1. Kamar Dagang dan Industri Indonesia
  2. CSO (terkait Agraria, Adat, Pesisir, dll)
  3. Lembaga Pembiayaan
  4. Akademisi/Peneliti

Tagar

#negaRAhadir #RoadtoWakatobi #GTRASummit2022